Peralihan Perkara Penipuan dan Penggelapan ke Ranah Perdata dalam Perspektif HAM

 

Analisis Hukum: Peralihan Perkara Penipuan dan Penggelapan ke Ranah Perdata dalam Perspektif HAM

Pendahuluan

Dalam sistem hukum di Indonesia, kasus penipuan dan penggelapan sering kali memiliki keterkaitan erat dengan aspek hukum perdata. Perbedaan utama antara perkara pidana dan perdata terletak pada niat (mens rea) dan tindakan hukum yang dilakukan (actus reus). Namun, dalam praktiknya, tidak jarang suatu perkara pidana seperti penipuan atau penggelapan berkembang menjadi perdata ketika korban menerima penggantian sebagian atau seluruh kerugiannya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait status laporan pidana dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa utang piutang tidak dapat dipidana. Artikel ini akan menganalisis aspek hukum dalam peralihan suatu perkara dari pidana ke perdata serta mempertimbangkan dampaknya dalam sistem hukum nasional.

Perbedaan Perdata dan Pidana dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan

1. Perkara Perdata

Perkara perdata umumnya berkaitan dengan wanprestasi atau cidera janji dalam suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Jika suatu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, pihak lain dapat menuntutnya melalui mekanisme gugatan perdata. Penyelesaian kasus perdata bertujuan untuk pemulihan hak dan mengganti kerugian tanpa adanya sanksi pidana.

2. Perkara Pidana

Penipuan dan penggelapan diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, yang memiliki unsur utama sebagai berikut:

• Pasal 378 KUHP (Penipuan): Tindakan dengan menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau rangkaian kata palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan pihak lain.

• Pasal 372 KUHP (Penggelapan): Penguasaan barang atau uang yang sah tetapi kemudian disalahgunakan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur itikad buruk menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu kasus tergolong pidana atau perdata. Jika seseorang sejak awal berniat untuk menipu atau menggelapkan, maka kasusnya tetap masuk ke ranah pidana meskipun ada pengembalian uang.

Perlindungan HAM: Utang Piutang Tidak Bisa Dipidana

Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) melindungi individu dari kriminalisasi utang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan:

"Tidak seorang pun dapat dipidana karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian."

Selain itu, Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menyatakan:

"Tidak seorang pun boleh dipenjara hanya karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban kontraktual."

Dengan demikian, suatu perkara utang-piutang tanpa unsur penipuan atau penggelapan tidak dapat diproses sebagai pidana, melainkan harus diselesaikan melalui jalur perdata.

Dampak Pengembalian Uang terhadap Proses Hukum

1. Jika Pengembalian Uang Dilakukan Setelah Laporan Dibuat

• Jika korban menerima pengembalian sebagian atau seluruh kerugian tetapi tetap melanjutkan laporan, maka proses pidana tetap dapat berjalan jika unsur pidana telah terpenuhi.

• Pengembalian uang dapat menjadi faktor meringankan dalam persidangan tetapi tidak otomatis menghapus unsur pidana.

• Jika pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai, penyidik atau jaksa dapat mempertimbangkan restorative justice untuk menghentikan perkara.

2. Jika Ada Perjanjian Awal

• Jika kasus berasal dari hubungan perdata tanpa adanya unsur penipuan, maka penyelesaiannya harus melalui jalur perdata.

• Jika sejak awal ada niat menipu atau menggelapkan, maka unsur pidana tetap melekat meskipun terjadi pengembalian uang.

Contoh Kasus

Kasus First Travel

Dalam kasus First Travel, pemilik perusahaan menawarkan paket umrah murah, tetapi uang jamaah digunakan untuk kepentingan lain. Meskipun ada hubungan perdata, unsur itikad buruk dan penipuan yang sejak awal sudah dirancang menyebabkan perkara tetap diproses sebagai pidana.

Kasus PT SNP Finance

Perusahaan ini mengajukan pinjaman ke bank dengan laporan keuangan yang direkayasa. Walaupun terdapat hubungan perdata berupa perjanjian pinjaman, unsur pemalsuan data dan niat untuk menipu membuat kasus ini diproses sebagai pidana.

Pendapat Ahli Hukum

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, pakar hukum pidana:

"Jika suatu hubungan hukum pada dasarnya merupakan transaksi perdata, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme perdata, bukan pidana. Kriminalisasi utang hanya dapat terjadi jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan yang jelas."

Sementara itu, Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro menyatakan:

"Peradilan pidana seharusnya tidak digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis atau utang-piutang yang pada dasarnya merupakan risiko ekonomi. Kriminalisasi utang bisa melanggar prinsip fair trial dalam hukum pidana."

Kapan Perkara Bisa Dihentikan?

• Jika pelaku dan korban mencapai kesepakatan tertulis dan tidak ada unsur pidana yang kuat, maka penyidik atau jaksa dapat menghentikan penyidikan berdasarkan asas restorative justice.

• Jika polisi/jaksa menilai unsur pidana tetap terpenuhi, maka perkara tetap dilanjutkan meskipun uang telah dikembalikan.

• Hakim dalam persidangan dapat mempertimbangkan pengembalian uang sebagai faktor meringankan hukuman.

Kesimpulan

1. Jika tidak ada unsur tipu muslihat atau itikad buruk, maka kasus seharusnya menjadi ranah perdata dan tidak dapat dipidanakan.

2. Jika unsur pidana telah terpenuhi, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus pidana, tetapi dapat meringankan hukuman.

3. Restorative justice bisa menjadi solusi jika ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.

4. Prinsip HAM melindungi seseorang dari kriminalisasi utang, kecuali ada unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan.

5. Contoh kasus seperti First Travel dan PT SNP Finance menunjukkan bahwa niat awal dan modus operandi sangat menentukan apakah suatu kasus masuk ke ranah pidana atau perdata.

Dengan demikian, setiap kasus harus dianalisis berdasarkan fakta hukum dan niat dari para pihak yang terlibat untuk menentukan apakah perkara seharusnya masuk ke ranah pidana atau perdata.