ANALISA HUKUM TERKAIT PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA YANG ULTRA PETITA

 

RONALD AROR, SH.,
Co-Founder 
Kantor Avdvokat
mnrnco
mnrnco.com

I. Pendahuluan

Gugatan Sederhana (GS) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata dengan nilai tertentu yang mengutamakan efisiensi dan kesederhanaan proses. Dalam GS, hakim wajib membatasi ruang lingkup putusan sesuai dengan petitum gugatan. Jika dalam suatu GS, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi Hakim dalam putusan keberatan justru mengabulkan dalil Tergugat dan memutus sebagai Wanprestasi, maka hal ini berpotensi sebagai ultra petita dan dapat menjadi dasar untuk menggugat kembali melalui gugatan baru.

---

II. Identifikasi Permasalahan Hukum

1. Putusan yang Melewati Ruang Lingkup Tuntutan (Ultra Petita)
• Ultra petita terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang melampaui, berbeda, atau tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam gugatan.
• Dalam kasus ini, gugatan awal adalah PMH, tetapi putusan keberatan justru mengabulkan dalil wanprestasi yang diajukan dalam rekopvensi (gugatan balik), padahal gugatan balik tidak diperbolehkan dalam GS.
2. Gugatan Sederhana Tidak Mengenal Gugatan Balik dan Eksepsi
• Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana menyatakan bahwa gugatan balik (rekonvensi) tidak diperkenankan dalam GS.
• Oleh karena itu, dalil wanprestasi yang dikabulkan dalam putusan keberatan seharusnya tidak memiliki dasar hukum.
3. Keberatan Seharusnya Hanya Memeriksa Kesalahan dalam Putusan Pertama
• Keberatan dalam GS bukanlah banding yang dapat mengubah substansi gugatan.
• Hakim keberatan seharusnya hanya menilai apakah putusan awal telah memenuhi prosedur yang benar, bukan merubah dasar hukum gugatan dari PMH menjadi wanprestasi.
• Dalam hal ini, hakim keberatan berpotensi menyalahgunakan kewenangan dengan merubah dasar hukum gugatan.

---

III. Implikasi Hukum dan Langkah yang Dapat Ditempuh

1. Mengajukan Gugatan Baru untuk Membatalkan Putusan Keberatan

• Dasar hukumnya adalah kesalahan mendasar dalam putusan yang bertentangan dengan asas-asas peradilan yang baik, termasuk larangan ultra petita:

  Gugatan Pembatalan Putusan

·       Jika putusan keberatan dalam Gugatan Sederhana (GS) mengandung cacat hukum, seperti ultra petita (putusan yang melampaui tuntutan) atau penyalahgunaan wewenang, maka putusan tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui gugatan baru.

·       Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dalil bahwa putusan tersebut tidak sah, bertentangan dengan hukum acara, dan tidak mengikat secara hukum.

·       Dasar hukum: Jika putusan dibuat secara tidak sah atau bertentangan dengan asas peradilan yang baik, pihak yang dirugikan dapat menggugat kembali dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa.

  Permohonan agar Eksekusi Tidak Dapat Dilaksanakan

·       Jika putusan keberatan dalam GS telah berkekuatan hukum tetap, namun terbukti melanggar prosedur hukum, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan agar eksekusi tidak dapat dilakukan.

·       Permohonan ini diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan alasan bahwa putusan keberatan mengandung cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan secara sah.

·       Dasar hukum: Pasal 197 HIR / Pasal 207 RBg, yang mengatur bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan jika terdapat cacat hukum atau putusan dianggap tidak dapat dilaksanakan.

·       Gugatan ini dapat menggunakan argumentasi bahwa putusan keberatan dalam GS melampaui kewenangan hakim, sehingga putusan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

2. Menggunakan Dalil Pembatalan karena Cacat Hukum

• Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg mengatur bahwa putusan yang dibuat di luar tuntutan pihak yang berperkara dapat dibatalkan.
• Kesalahan ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan atau permohonan eksekusi tidak dapat dilakukan.

---

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Putusan keberatan dalam Gugatan Sederhana yang mengubah dasar gugatan dari PMH menjadi Wanprestasi adalah bentuk ultra petita dan bertentangan dengan hukum acara perdata.
2. Hakim dalam keberatan tidak boleh mengubah dasar gugatan atau mengabulkan dalil wanprestasi yang tidak diajukan dalam gugatan awal.
3. Gugatan baru dapat diajukan untuk meminta pembatalan putusan keberatan dengan alasan ultra petita dan cacat hukum.

Gugatan baru ini dapat dimasukkan dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) jika hakim keberatan terbukti telah menyalahgunakan wewenangnya.

Jika ingin melanjutkan ke gugatan baru, perlu disusun argumen hukum yang kuat dengan merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum perdata yang berlaku.